Pemerintah sementara Mesirmemecat Osama Soraya, pemimpin redaksi Al Ahram, surat kabar semi pemerintah pro-mantan Presiden Hosni Mubarak.
Osama Soraya yang juga pengurus partai berkuasa pada masa kepemimpinan Mubarak, Partai Demokrat Nasional (NDP), digantikan oleh Abdel Azim Hamad, mantan pemimpin redaksi surat kabar independen dan kolumnis politik Al Ahram.
Selain Hamad, terdapat pula 17 praktisi media yang ditunjuk untuk menggantikan pemimpin enam media pemerintah, termasuk kantor berita Mesir, MENA. Perdana Menteri Mesir Essam Sharaf (PM Mesir Essam Sharaf) mengatakan, penggantian para pemimpin media pemerintah itu merupakan tuntutan publik dan sejalan dengan amanat Revolusi 25 Januari.
"Perubahan struktur media pemerintah tersebut sesuai spirit perubahan dan sebagai respons atas tuntutan publik," kata PM Sharaf kepada wartawan, Rabu (30/3/2011).
Menurut PM Sharaf, media massa memainkan peranan penting dalam masa transisi untuk memajukan pembangunan di tengah usaha pemerintah membangun masyarakat yang bebas dan demokratis berdasarkan keadilan.
Pada masa Revolusi 25 Januari yang berhasil menumbangkan Presiden Mubarak pada 11 Februari, beberapa kalangan mengecam media pro-pemerintah tersebut karena pemberitaannya dinilai bias dan melecehkan gerakan pro-demokrasi.
Sementara itu, Kementerian Penerangan menyebutkan, media massa pemerintah yang mencakup surat kabar, majalah, kantor berita, radio, dan televisi mempekerjakan lebih dari 50.000 orang.
Media pemerintah tersebut dinilai sebagai pilar utama dalam mendukung 30 tahun rezim Mubarak. Presiden Mubarak memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan para pemimpin redaksi media pemerintah tersebut.
Media di Mesir didominasi oleh media pemerintah, di samping surat kabar sejumlah partai oposisi, seperti Al Wafd dan Al Ahrar, serta beberapa media independen.
